Polman Lingnusa.com- Sejumlah petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman)mendatangi Kantor Bupati Polman,gegara gajinya selama dua bulan terakhir belum dibayarkan, Rabu (17/7/2024).
Mereka datang mempertanyakan gajinya yang 2 Bulan belum terbayarkan,”mereka nampak berdiri didepan ruangan kerja kepala bagian(Kabag)keuangan Pemda Polman Muhammad Nawir,mereka berdiri depan pintu ruangan Kabag keuangan menuggu penjelasan kapan gajinya dibayarkan selama 2 bulan,yakni Mei-Juni 2024.
Informasi yang dihimpun Media ini, jumlah petugas kebersihan di DLHK kurang lebih 240 orang,dengan gaji per Bulan sebesar Rp 2 juta per Orang per bulan, kalau 240 orang dikali Rp.2 juta,hasil nya Rp. 4.800.000 per Bulan,jika dikali 2 Bulan,total yang harus dibayar Pemda kepada petugas kebersihan pada DLHK sebanyak Rp.9.600.000
“Kasihan kami kerja terus menangani sampah, tapi gaji selama dua bulan lebih ini belum dibayarkan,” pungkas salah satu petugas kebersihan yang tidak mau disebutkan namanya .
Kami datangi kantor Bupati, hanya untuk mempertanyakan gaji,tidak bermaksud untuk demo ataupun mogok kerja, melainkan memperjelas kapan gaji kami dibayarkan.Selama ini gaji kami lancar dibayarkan, namun tahun ini baru terkendala seperti ini
“Gaji kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama ini kita kerja terus,namun pembayaran gaji kami menunggak, ya,kami berharapharap kepada PJ.Bupati semoga gaji kami cepat dibayarkan,” harapnya.
Sementara itu, Kabag Keuangan Pemda Polman, Muhammad Nawir membenarkan jika gaji dua bulan petugas kebersihan belum terbayarkan, petugas kebersihan sebanyak 200 orang lebih,ini dianggarkan sebesar Rp 500 juta per bulan.
“Yang belum terbayarkan tinggal dua bulan sampai hari ini, rata-rata organisasi perangkat daerah baru empat bulan juga dibayarkan,” terang Muhammad Nawir kepada wartawan.
Ia menjelaskan,penyebab gaji petugas kebersihan tidak dibayarkan lantaran kemampuan kondisi keuangan daerah mengalami devisit tahun 2023 lalu.
Disebutkan,ada beberapa beban belanja daerah pada tahun 2023 lalu, dan baru dibayarkan 2024 ini,seperti anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tunggakan dana desa berjumlah Rp 9 miliar.
“Saya memang prioritaskan gaji petugas kebersihan,tapi karena kondisi keuangan kita bermasalah, ada uang di kas Daerah tapi itu untuk Pilkada 2024,” jelas M.Nawir
Ia berharap kepada seluruh petugas kebersihan pada Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Polman agar bersabar menunggu pembayaran gaji,Insya Allah akan dibayarkan”,harap M.Nawir.(SR)
