Polman Lingkar Nusantara. Com-Rapat Dengar Pendapat di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman terkait penunjukan Tanawali sebagai Plt Dinas PMD
Penunjukan Tanawali sebagai Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sulaiman Mekka sebagai Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) oleh Pj Bupati Polman memicu kritik keras dari berbagai kalangan.
Kritikan tersebut datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Polman, Muh Ridwan. Dengan tegas Ridwan, menyebutkan, keputusan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap ASN lokal.
Ia menilai, penunjukan tersebut seolah mengabaikan potensi ASN di Polman yang sebenarnya masih banyak yang lebih berkompeten dan berpengalaman.
Ridwan juga mempertanyakan motif di balik kebijakan ini, yang menurutnya syarat akan kepentingan politik tertentu.
“Seharusnya Pj Bupati menunjukkan sikap tegas dan objektif, memilih pejabat yang benar-benar memiliki kapasitas, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan lain,” sindirnya tajam dalam Rapat Dengar Pendapat di ruang Aspirasi DPRD Polman, Rabu (4/9/2024).
Tak hanya itu, ia menyoroti ketidakefisienan seorang pejabat yang merangkap dua jabatan strategis, seperti Tanawali yang juga menjabat sebagai Camat.
“Bagaimana mungkin bisa efektif menjalankan tugas ketika harus membagi fokus di dua posisi penting sekaligus?” ungkapnya kritis.
Kepala BKPP Polman, Mukim, yang berusaha meredam polemik dengan menyatakan, penunjukan Plt oleh Pj Bupati Polman tidak melanggar regulasi. Namun, hal ini tidak menghentikan desakan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk Fraksi Golkar.
Ketua Fraksi Golkar, Agus Pranoto, menilai kebijakan Pj Bupati ini hanya sekadar “mengamankan” status quo tanpa mempertimbangkan opsi yang lebih tepat.
“Keputusan ini mungkin benar secara aturan, tapi jelas tidak tepat secara kebijakan,” tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Polman Muh Yusuf Tato, aspirasi dan kritik tajam ini akan disampaikan langsung kepada Pj Bupati, dengan harapan kebijakan kontroversial ini segera dievaluasi.[Skr)
