SYUKUR HT
Posman Lingkar Nusantara. Com-Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar(PIP)di Kabupaten Polewali Mandar(Polman),Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar)menuai kontroversi, pasalnya ada sejumlah peserta didik dari keluarga Aparatur sipil Negara(ASN)terdaftar sebagai penerima,akhirnya Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Amperak angkat bicara
Ketua Lsm Amperak yang juga Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar Arwin Hariyanto menuturkan,”PIP adalah salah satu program andalan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana PIP tersebut diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Meskipun niat di balik program ini sangat mulia, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi masalah serius, yakni ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.” Jelas Bang Erwin.
Arwin Hariyanto, selain dirinya Ketua LSM Amperaka,ia jug anggota Dewan Pendidikan PolMan yang dikenal kritis ini menambahkan,
“Banyak kasus yang menunjukkan,bahwa PIP diterima oleh mereka yang tidak membutuhkan, sementara peserta didik yang benar-benar memerlukan bantuan tersebut, justru terabaikan,” ujarnya.
Arwin,melihat bahwa kejadian di PolMan di picu karena penerima PIP tidak tepat sasaran,
“Setahu saya PIP itu ada 2 jalur, DTKS biasa disebut Jalur Reguler dan Non DTKS jalur Aspirasi. Dan yang terakhir ini yang banyak memicu Kontriversi terlepas saat ini musim politik atau tidak.” Katanya.
Ditanya tentang penyebab tidak tepatnya sasaran penerima PIP Erwin menjelaskan ada beberapa faktor namun yang utama itu adalah Data yang tidak akurat selain kurangnya Verifikasi dan Validasi Data, Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang serta kurangnya Edukasi dan Sosialiasi.
“Tidak akuratnya data hal yang utama tidak tepatnya sasaran penerima PIP. Dan kurangnya Edukasi dan Sosialiasi makanya teman-teman Lsm turun demo, sangat diharapkan dinas terkait dapat melakukan Edukasi dam sosialiasi bukan hanya di kalangan Penerima tapi hadirkan juga Lsm agar nantinya dalam melakukan Pengawasan dapat bertindak lebih cerdas lagi.” Tuturnya.
Bang Erwin juga menambahkan, agar kiranya pihak sekolah juga dapat selektif lagi dalam memberikan data,
Pihak Sekolah juga harusnya dapat selektif memberikan data dapodik kepada pemangku kebijakan, harus yang tidak layak dapat di beri tanda atau sekalian di coret saja sebelum di keluarkan datanya.” Imbuhnya.
“Pihak sekolah harus betul- betul selektif memberikan data jangan lagi ada istilah “Dalle na tomi ti a mua miala i ” (kalau mereka dapat memang sudah rejekinya), di PIP gak boleh ada istilah itu karena kasihan bagi mereka yang membutuhkan.” Pungkasnya.(Skr).
