SYUKUR HT
Polman Lingkar Nusantara.Com-Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke 96,Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar(Polman)diwarnai Aksi unjuk rasa, didepan Kantor Bupati,Senin,28/10/2024
Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII)cabang Polman,namun saat Aksi demo berlangsung Penjabat(Pj)Bupati Polman Ilham Borahima bergegas meninggalkan kantor Buapati
Informasi yang dihimpun Media ini dari berbagai sumber, Ilham Borahima meninggalkan tempat ditengah berjalan nya unjuk rasa,lantaran pergi melalukan peresmian salah satu cafe di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali
“Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan,penjabat Bupati Polman Ilham Borahima lebih memilih melakukan peresmian cafe,dibanding menerima aspirasi dari pengunjuk rasa(Mahasiswa PMII).
Koordinator Lapangan(Korlap) unjuk rasa PMII Taqbir Asis,menjelaskan,Hari ini kami melakukan unjuk rasa dengan 4 tuntutan,antara lain,Penanganan defisit anggaran,menuntut pemerintah daerah untuk membuka akses data anggaran yang transparan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan penggunaan belanja publik.
Melakukan audit anggaran secara berkala dengan melibatkan auditor independen untuk memastikan akuntabilitas keuangan daerah.
Kode etik oknum P3K yang di Vonis Pidana,Pelanggaran kode etik PPPK mencakup tindakan yang melanggar norma hukum, moral, dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan kerja, yang bisa melakukan
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme perbuatan kriminal yang lainnya yang melanggar ketentuan pidana umum atau khusus.
Pengadaan baju Gastib siluman,Barang tidak ada tetapi anggaran tercantum: barang yang disebutkan dalam laporan atau dokumen pengadaan mungkin tidak benar-benar diadakan atau disalurkan, tetapi dananya tetap dicairkan.Pengadaan tanpa mekanisme yang benar, pengadaan seharusnya melalui mekanisme lelang atau persetujuan sesuai aturan pemerintah,namun dalam”siluman,“ mekanisme ini dilewati atau dimanipulasi, sehingga transparan dan akuntabilitas menjadi sangat rendah.
Kami percaya bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud jika prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat ditegakkan,oleh karena itu, kami mendesak agar tuntutan-tuntutan ini segera dipenuhi sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap aspirasi rakyat”, jelas Taqbir Asis disela-sela unjuk rasa berlangsung kepada Media ini.
Jika tuntunan ini tidak diindahkan,sambung Taqbir, maka kami akan terus melakukan aksi dan berbagai langkah advokasi untuk memastikan perubahan yang kami harapkan tercapai demi kemajuan bersama”,pungkasnya.(Skr).
