PAREPARE,LINGNUSA.COM — Program pemerintah di sektor pertanian pada dasarnya patut diapresiasi. Anggaran besar digelontorkan dengan tujuan meningkatkan produksi, memperkuat ketahanan pangan, dan mengangkat kesejahteraan petani.
Tetapi pertanyaannya sederhana: siapa yang benar-benar menikmati program tersebut? Petani, atau justru oknum yang bermain di baliknya?
SUDARMIN, Praktisi dan Pemerhati Petani, menilai program pertanian tidak boleh hanya terlihat bagus di atas kertas, sementara di lapangan petani justru masih harus berhadapan dengan berbagai persoalan dan praktik yang berpotensi merugikan.
“Jangan jadikan program pertanian sebagai lahan empuk untuk mencari keuntungan pribadi. Anggaran negara bukan uang pribadi. Bantuan untuk petani bukan komoditas untuk diperjualbelikan dan bukan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegas Sudarmin.
Menurutnya, jika ditemukan adanya permainan anggaran, mark-up, pungutan, pengaturan penerima bantuan, atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus ditindak tegas sesuai aturan.
Jangan sampai nama petani hanya dipakai sebagai tameng untuk mencairkan anggaran, sementara manfaatnya tidak pernah benar-benar sampai kepada petani.
Program pertanian harus memiliki transparansi, keterbukaan dan pengawasan yang ketat. Petani berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, apa bentuk bantuannya, siapa penerimanya, bagaimana proses pengadaannya, dan bagaimana hasil akhirnya.
Yang lebih penting, pemerintah jangan hanya menghitung berapa program yang telah disalurkan, tetapi harus mengukur berapa banyak petani yang benar-benar menjadi lebih sejahtera setelah program tersebut berjalan.
Jangan bangga dengan laporan yang rapi jika kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan.
Sudarmin menegaskan, kritik terhadap program bukan berarti menolak pemerintah. Justru kritik diperlukan agar program yang baik tidak dirusak oleh perilaku oknum.
“Kami mendukung program pemerintah yang berpihak kepada petani. Tetapi kami juga akan mengkritisi dan mempertanyakan jika ada indikasi program tersebut diselewengkan. Petani harus dilindungi, bukan dijadikan objek kepentingan dan keuntungan oknum,” ujarnya.
Pada akhirnya, anggaran pertanian adalah uang rakyat dan program pertanian adalah amanah untuk petani. Jangan biarkan amanah tersebut berubah menjadi ladang cuan bagi segelintir orang.
Kalau programnya untuk petani, maka manfaatnya harus sampai kepada petani. Kalau ada yang mencoba bermain di dalamnya, jangan diberi ruang—periksa, bongkar, dan tindak sesuai hukum.
SUDARMIN
Praktisi dan Pemerhati Petani
