Oleh: Dr. Aco Musaddad HM (Akademisi STAIN Majene)
Peta politik di Sulawesi Barat (Sulbar) pasca-wafatnya Wakil Gubernur terpilih almarhum Salim S. Mengga kini memasuki babak baru yang semakin krusial. Konsolidasi internal Koalisi Sulbar Maju akhirnya berhasil mengerucutkan dua nama resmi untuk disodorkan ke meja Gubernur: Syamsul Samad (kader Partai Demokrat) dan Fatmawati Salim (usulan Partai NasDem).
Mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) ini bukan sekadar urusan administratif pengisian kursi kosong.
Ini adalah benturan kepentingan geopolitik lokal yang sangat dinamis, sekaligus ujian bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam menjaga stabilitas roda pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Jika membedah peta kekuatan di atas kertas, kedua figur ini membawa modal politik yang sama kuat namun berada pada spektrum yang sangat berbeda yaitu:
Pertama: Syamsul Samad.
Pilihan Taktis untuk Efisiensi Pemerintahan
Sebagai kader tulen Partai Demokrat yang memiliki pengalaman panjang di parlemen daerah, Syamsul Samad adalah representasi kekuatan teknokrasi dan penetrasi partai
Keunggulan utama Syamsul:
Terletak pada chemistry dan relasi linear dengan Gubernur SDK yang juga merupakan Ketua DPD Demokrat Sulbar.
Dalam sistem pemerintahan, gubernur membutuhkan tandem yang memahami bahasa regulasi, memiliki kemampuan komunikasi publik yang matang, dan loyalitas organisasi yang teruji.
Syamsul memenuhi semua kualifikasi tersebut untuk mendorong efisiensi kerja kabinet.Namun, tantangan terbesar Syamsul adalah aspek etika politik di mata publik. Bagaimanapun, kemenangan koalisi ini pada Pilkada lalu tidak lepas dari kontribusi elektoral dan ketokohan almarhum Salim S. Mengga.
Jika kursi ini berpindah ke kader partai lain, muncul risiko resistensi moral dari basis pemilih kultural almarhum yang merasa hak politiknya tereduksi.
Kedua: Fatmawati Salim.Simbol Stabilitas Kultural Mandar
Di sisi lain, mendorong Fatmawati Salim, Istri dari mendiang almarhum Salim S. Mengga, adalah langkah strategis yang diambil oleh Partai NasDem untuk menjaga kontinuitas legacy (warisan perjuangan)
Fatmawati dinilai sebagai peredam kejut (shock absorber) politik terbaik saat ini.
Kultur politik di Sulawesi Barat masih sangat terikat pada patronase keluarga dan trah kepemimpinan tradisional (Klan Mengga).
Dengan mengusung Fatmawati, koalisi dapat meminimalisasi potensi disintegrasi di tingkat akar rumput dan menjaga soliditas basis massa pemenang agar tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Kendati demikian, tantangan politik Fatmawati berada pada aspek pengalaman manajerial pemerintahan formal.
Sebagai figur yang baru bertransformasi ke ranah politik praktis, ia harus beradaptasi cepat untuk meyakinkan anggota dewan mengenai kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan birokrasi yang melekat pada jabatan wakil gubernur.
Kalkulasi Parlemen: Rasionalitas vs Sentimen Moral.Setelah dokumen administrasi diserahkan kepada Gubernur.
Bola panas akan bergulir ke DPRD Sulawesi Barat yang memegang hak suara penuh dalam sidang paripurna.
Pertarungan PAW di Sulbar ini pada akhirnya mencerminkan dilema klasik dalam politik Indonesia: memilih efisiensi kerja atau menjaga harmoni sosial.
Syamsul Samad diuntungkan jika mayoritas fraksi di DPRD Sulbar menggunakan kacamata kalkulasi teknokratis jangka panjang menuju pemilu berikutnya.
Pengalaman legislatifnya menjadi jaminan akselerasi program kerja bersama Gubernur.
Sebaliknya, Fatmawati Salim akan berada di posisi terdepan jika parlemen mengutamakan stabilitas kultural Mandar dan etika politik akomodatif guna menghindari konflik horizontal di tingkat akar rumput.
Pilihan terhadap Fatmawati menjadi keputusan rasional demi menghormati mandat awal rakyat. Seluruh mata publik kini tertuju pada arah lobi dan kompromi politik di parlemen Sulbar dalam beberapa pekan ke depan
