Berita Seputar Nusantara
Kumpulan Beria Kriminal

APBD Polman 2027 Disepakati Rp.1,64 Triliun, Banggar DPRD Beri Lima Catatan Penting kepada Pemda

Polman,Lingkar Nusantara–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Tahun Anggaran 2027 disetujui dengan total anggaran sebesar Rp1,64 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026), setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat paripurna tersebut, Juru Bicara Banggar DPRD Polman, Basir, menyampaikan laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Ia sekaligus mengusulkan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD agar memberikan persetujuan bersama terhadap rancangan APBD tersebut dengan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Basir menjelaskan, pembahasan APBD 2027 berlangsung dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menyusul surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-106/PK/2026 tertanggal 4 November 2026, yang meminta pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD 2027 paling lambat 15 November 2026 melalui aplikasi SIKD-NG.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional melalui platform digital.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312 ayat (1), kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

“Meskipun pembahasan Rancangan APBD 2027 hanya dilakukan dalam kurun waktu yang lebih minim dari waktu pembahasan sebelumnya, kami yakinkan pembahasan telah dilakukan sesuai mekanisme dengan lebih mengefektifkan proses pembahasan. Tentu saja terdapat dinamika dalam proses, tetapi semua itu merupakan perwujudan responsibilitas anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat yang wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat Polewali Mandar,” kata Basir.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua DPRD Amiruddin. Turut hadir Bupati Polman H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, Sekretaris Daerah Nursaid Ismail, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Polman Minggu (15 /11/2026).

Dalam laporannya, Banggar menegaskan bahwa pembahasan APBD bersama TAPD dan seluruh perangkat daerah memiliki sejumlah tujuan strategis.

Di antaranya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah, memperkuat fungsi kontrol dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dihimpun dari kegiatan reses, sekaligus menjaga konsistensi pembangunan agar tetap sejalan dengan visi, misi, dan sasaran prioritas dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2030.

Dalam proses pembahasan APBD 2027, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait juga melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut meliputi validasi dan pemutakhiran data potensi pendapatan, peninjauan serta penyesuaian kerja sama dengan pihak ketiga, hingga perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan daerah.

Hasilnya, PAD Polman pada APBD 2027 diproyeksikan meningkat sekitar Rp7,8 miliar atau 2,3 persen dari target sebelumnya sebesar Rp338,5 miliar.

Peningkatan tersebut bersumber dari sektor pajak, termasuk pajak listrik PLN, retribusi sampah, retribusi pasar, serta penerimaan dari optimalisasi pemeriksaan Prolanis UHC BPJS pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Seiring peningkatan proyeksi pendapatan tersebut, disepakati pula penambahan anggaran belanja untuk 10 perangkat daerah dengan total sekitar Rp6,3 miliar lebih.

Beberapa program yang mendapat tambahan anggaran di antaranya pembangunan Jembatan Tapua sebesar 3 miliar lebih, perbaikan Jembatan Poros Kediri-Bumiayu, serta rehabilitasi Puskesmas Kebunsari.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, terdapat selisih anggaran atau shortfall sekitar Rp1,5 miliar yang akan dialokasikan dan disesuaikan secara proporsional oleh TAPD. Penyesuaian tersebut termasuk untuk pembentukan tim kerja percepatan dan penyediaan tenaga ahli penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Berdasarkan hasil pembahasan, postur APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027 disepakati dalam kondisi berimbang.Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pendapatan daerah: Rp1.643.516.269.651.
– Belanja daerah: Rp1.643.516.269.651.
– Surplus/defisit: Rp0.

Dengan demikian, total APBD Polman 2027 mencapai Rp1.643.516.269.651 atau sekitar Rp1,64 triliun. Sementara rincian klasifikasi pendapatan dan belanja masih dalam proses penginputan pada aplikasi.

Meski memberikan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027, Banggar DPRD Polman menegaskan adanya lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan monitoring, pengawasan, dan pengendalian program serta kegiatan, khususnya penerimaan PAD melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Banggar DPRD.

Tim tersebut diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkelanjutan untuk memastikan realisasi PAD setiap OPD pengampu berjalan sesuai target.

Kedua, pemerintah daerah diminta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk dengan menerapkan sistem pemungutan berbasis digital serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Ketiga, Banggar meminta agar program-program prioritas tahun 2027 segera direalisasikan. Fokus utama meliputi penuntasan persoalan sampah melalui manajemen pengelolaan yang lebih profesional, termasuk penyediaan mobil sampah, kontainer, dan bank sampah.

Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan percepatan penurunan prevalensi stunting, serta meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam penanganan dan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Banggar juga menekankan pentingnya penyediaan dan validasi data pembangunan serta optimalisasi aplikasi Polman Satu Data untuk mendukung perencanaan, evaluasi pembangunan, dan pelayanan informasi publik.

Keempat, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan koordinasi dan meningkatkan sinergitas antarlembaga agar setiap program pembangunan menghasilkan output yang lebih baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.

Kelima, Bupati Polman diminta terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas.

Penataan manajemen SDM aparatur juga diharapkan lebih mempertimbangkan kapabilitas dan kinerja sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berkualitas.

Melalui lima catatan tersebut, Banggar berharap APBD Polman 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Polewali Mandar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *