Polman Lingnusa. Com-Ratusan pegawai tidak tetap (PTT) di kabupaten Polewali Mandar (Polman)menyerbu kantor DPRD,Lantaran namanya tidak tercover dalam penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kontrak(PPPK), Senin 14 oktober 2024
Mereka datang melakukan rapat dengar pendapat dengan mengadukan nasib nya kepada DPRD Polman,lantaran tidak tercover dalam penerimaan PPPK dan non Aparatur Sipil Negara(ASN),tahun 2024.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan memperjuangkan nasib mereka, dengan mengurusi ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar untuk mengakomodir ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer yang tidak terdaftar di PPPK 2024.
Ratusan pegawai tidak tetap tersebut dari berbagai instansi, termasuk dari Dinkes ,Satpol PP Polman, dan petugas penjaga air di Dinas PUPR Polman.Para PTT ini tidak terakomodir di database BKN Pusat, padahal mereka telah mengabdi puluhan tahun.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polman I Nengah Try Sumadana mengungkapkan para honorer PTT yang tidak dapatar di PPPK 2024 pada gelombang kedua, karena seleksi tahap pertama memang tidak terdaftar, tapi nantinya di seleksi gelombang ke dua sudah bisa yang penting sudah mengabdi minimal dua tahun,” terang I Nengah kepada sejumlah wartawan dari berbagai Media
Ia menyebut, ratusan pegawai honorer atau PTT yang tidak bisa daftar di gelombang pertama,sehingga Pemda Polman akan segerah ke kantor regional IV BKN di Makassar, untuk melakukan koordinasi terkait masalah ini
“I Nengah mengaku belum mengetahui pasti jumlah tenaga honorer mengalami masalah yang sama,Jelas ada ratusan pegawai, itu nanti datanya akan di bawa ke BKN Makassar selanjutnya di bawa ke Kemenpan RB,”sebutnya.
I Nengah tambahnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR akan koordinasi ke BKN Makassar,demi
mencari tau masalah yang dihadapi ratusan pegawai honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN.
Hasil koordinasi itu, kata I Nengah akan kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Polman pada Kamis 17 Oktober 2024.
Dalam RDP, Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin meminta kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Polman agar semua PTT yang telah mengabdi diatas 2 tahun untuk bisa dimasukkan dalam data best atau pangkalan data.
“Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ulang karena ada keganjalan karena ada yang diterima dan ada juga yang tidak, sehingga ini yang mau diclearkan.Untuk itu BKPP akan ke Makassar untuk bertemu dengan BKN regional IV Makassar untuk berkoordinasi terkait penerimaan P3K di kabupaten Polman”, ujar Amiruddin.(SKR)
