Polman Lingkar Nusantara.Com-Rapat pembahasan hasil revisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman,tahun 2024 telah digelar,Selasa,29/4/2025. Rapat dipimpin ketua DPRD Polman Fahry Fadly yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah pejabat terkait, ini berfokus pada penyerapan anggaran, realisasi program, dan capaian kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2024.
Proses revisi LKPJ ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang disampaikan.Beberapa poin penting menjadi sorotan dalam rapat, termasuk efektivitas penggunaan anggaran di berbagai sektor, pencapaian target program pembangunan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya,termasuk penanganan Stunting dan kemiskinan juga sampah yang masih menjadi masalah.
Rapat sempat menegangkan saat sejumlah anggota DPRD mempertanyakan kepada OPD terkait capaian program kinerjanya yang mencapai 100 Persen,termasuk Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan.Rudy dari PDIP mempertanyakan,bagaimana capaian nya bisa mencapi 100 persen,sementara sampah juga masih menjadi masalah di Polman.Ia juga mempertanyakan terkait kasus stunting dan kemiskinan jutru jumlahnya dari tahun ketahun semakin bertambah,sedangkan anggaran nya cukup besar”,Kata Rudy.
Hal yang sama juga dipertanyakan Agus Pranoto dari Partai Golkar,terkait jumlah Wisatawan yang mencapai 90 Orang perhari sementara tempat-tempat wisata banyak yang dikelola oleh swasta,Ia meminta kepada Kepala OPD terkait,bagaimana cara perhitungan nya untuk bisa mengetahui jumlah wisata yang mencapai 90 Orang perhari.
Dinas Sosial juga menjadi sorotan dari Ilham dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP)terkait angka kemiskinan 15,66 persen,data itu menurut Ilham tidak akurat.OPD mana yang memiliki data kemiskinan yang akurat,tanya Ilham.
Ilham juga menyampaikan dan meminta kepada semua Kepala OPD,dari 30 indikator LKPJ Bupati tahun 2024 harus semuanya dilengkapi data pendukungnya.
Selain itu,Para peserta rapat aktif memberikan masukan dan saran untuk memastikan LKPJ yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPRD Polman sekaligus sebagai pimpinan rapat Fahry Fadly mengungkapkan,bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pembahasan LKPJ ini,Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah”,ujar Ketua DPRD Polman Fahry Fadly dalam rapat pembahasan revisi LKPJ,Selasa,29/4/2025 diruang Aspirasi.
Ia juga menjelaskan,LKPJ Bupati 2024 yang telah direvisi akan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang.Proses pembahasan yang transparan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah”,jelas Fahry Fadly
Ia juga mengungkapkan,setelah rapat pembahasan revisi LKPJ,Penjelasan semua kepala OPD sangat luar biasa,hampir semua kinerjanya mencapai 100 persen,tapi itu kami akan mengkroscek dilapangan apa betul sesuai fakta dilapangan
“Hasil rapat pembahasan revisi LKPJ ini akan dilanjutkan di Komisi DPRD masing-masing”,ungkap Fahry Fadly.(Skr).
