Polman Lingnusa. Com-Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar(Polman) terus mengakselerasi langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan wakil Bupati Polman Hj. Andi Nursami Masdar dalam Rapat Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang digelar di Aula Balitbangren Kabupaten Polman, Rabu, 24/06/2025
Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saifuddin, SH., MM., Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si., para Pimpinan OPD, dan kepala satuan kerja terkait.
Wakil Bupati Polman dalam arahan nya menekankan pentingnya perbaikan yang efektif dan berkelanjutan. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mereview dan mengidentifikasi rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan RB tahun 2024,Memetakan permasalahan serta kendala penyelenggaraan RB dan menyusun roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi 2025 yang terukur, sistematis, dan berdampak untuk meningkatkan kolaborasi serta sinergi lintas perangkat daerah,dan memaksimalkan peran Inspektorat dalam evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB.
“kami berharap, tahun 2025 bisa meraih peringkat A. Saya rasa kita mampu jika bekerja dengan baik. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ujar wakil Bupati.
Diketahui, capaian reformasi birokrasi tahun 2024 berada di angka 72,33 (peringkat BB),yang sebelumnya, yakni tahun 2023 hanya 67,34 (peringkat B).
Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana,memaparkan indikator evaluasi RB yang kini selaras dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2030
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih kini berada di misi pertama RPJMD. Komitmen ini ditunjukkan dengan penempatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” jelas I Ne gah Tri Sumadana.
Rapat ini,menyoroti adanya pergeseran indikator reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan RB ke depan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tapi juga dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, serta penggunaan produk dalam negeri.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar(skr).
