PINRANG, LINGNUSA. COM – Semangat kemerdekaan yang seharusnya jadi pesta rakyat dalam peringatan HUT RI ke-80 tingkat Kecamatan Tiroang, justru diwarnai nada protes. SDN Inpres Tonrong Saddang (ITS) bersama komite sekolah diduga memungut biaya dari seluruh siswanya untuk kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni).
Informasi yang dihimpun awak media menyebut, setiap siswa dibebani biaya Rp250 ribu ditambah 4 liter beras. Uniknya, pungutan ini berlaku bagi semua siswa, baik yang ikut lomba maupun yang tidak. Bahkan, untuk peserta gerak jalan, ditetapkan lagi tambahan biaya Rp25 ribu bagi laki-laki dan Rp50 ribu untuk perempuan.
Kegiatan Porseni yang digelar di Lapangan Sepak Bola Tiroang selama sembilan hari ini memang jadi ajang bergengsi. Kontingen sekolah biasanya menginap di rumah-rumah warga setempat. Namun, alih-alih memantik semangat 17 Agustusan, kebijakan pungutan justru memicu keresahan.
Sejumlah orang tua siswa mengaku keberatan. Mereka merasa terbebani hingga muncul suara protes. Dampaknya, siswa dari orang tua yang bersuara keras tidak lagi dilibatkan dalam lomba Porseni.
Salah satunya adalah Mukmin, orang tua murid kelas 6. Ia mengaku kecewa karena biaya yang ditetapkan terlalu memberatkan dan dinilai “ada aroma keuntungan” bagi pihak tertentu.
“Awalnya ditentukan Rp270 ribu, kami protes hingga diturunkan jadi Rp200 ribu plus 4 liter beras. Belakangan malah berubah jadi Rp250 ribu per siswa. Setuju atau tidak, tetap wajib dibayar,” kata Mukmin, Kamis (14/8).
Mukmin mengaku sempat membayar Rp250 ribu, namun uang itu dikembalikan oleh pihak sekolah tanpa alasan jelas. Akibatnya, anaknya tidak diikutkan dalam kegiatan Porseni sama sekali.
Kepala SDN ITS Tiroang, Masnawi, tidak menampik adanya pungutan tersebut. Ia berdalih bahwa dana itu hasil kesepakatan dengan komite sekolah dan sudah menjadi tradisi tiap tahun untuk membiayai konsumsi serta keperluan siswa selama kegiatan Porseni.
“Itu hasil rapat komite. Jadi bukan pungutan, melainkan kesepakatan bersama. Kalau ada sisa, biasanya diberikan ke tuan rumah tempat mondok,” jelas Masnawi.
Terkait uang orang tua yang dikembalikan, Masnawi menyebut hal itu dilakukan karena pembayaran dianggap tidak ikhlas.
Di sisi lain, orang tua siswa berharap agar dana yang dikumpulkan dikelola secara transparan dan dilaporkan secara rinci. Mereka juga khawatir kegiatan ini mengganggu prestasi akademik siswa. Bahkan, sebagian pihak mulai bertanya-tanya: apakah praktik ini bisa dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). (Hn)
