Polman, Lingkar Nusantara– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) menyoroti sejumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang(developer) perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, yang dinilai tidak melengkapi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua LSM APKAN Polman,Rahman Yunus menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di beberapa lokasi perumahan BTN dan menemukan adanya kekurangan fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pengembang. “Kami menemukan beberapa perumahan BTN yang tidak memiliki fasilitas umum, salah satu diantaranya Perumahan BTN Malaqbi,di Lingkungan Alli Alli,Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali,sejumlah User mengeluhkan akses jalan yang tidak memadai, drainase yang buruk,tidak adanya tempat penampungan sampah, Rumah Ibadah,serta tidak adanya ruang terbuka hijau atau taman bermain.selain itu,perumahan BTN Reciden Balanipa di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo,sejumlah User telah melunasi angsuran rumahnya selama satu tahun lebih,namun hingga berita ini ditayangkan mereka belum bisa memperoleh Sertifikat”, jelas Rahman.
Rahman menambahkan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang telah memiliki rumah, walaupun masih ada juga yang masih mengansur di perumahan tersebut. Menurutnya, ketersediaan fasum dan fasos, termasuk Sertivikat merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pengembang. “Kami berharap pihak BTN dan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya,termasuk menyerahkan Sertivikat kepada User yang telah melunasi angsuran nya,” tegasnya.
Rahman juga meminta agar pemerintah daerah lebih ketat dalam memberikan izin pembangunan perumahan dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pengembang. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah,” kata Rahman.(skr).
