Parepare,Lingnusa— Aliansi Mahasiswa Parepare Sektor Timur (AMPASTI) menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan anggaran publik di Kota Parepare, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Pernyataan ini disampaikan oleh Commando Agitator AMPASTI, Abidin, dalam konferensi pers yang digelar Jumat (5/9).
Abidin menyoroti dua pos anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian serius: dana tunjangan 25 anggota DPRD Kota Parepare yang mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar, serta dana kerja sama publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinaskominfo) yang disebut-sebut mengandung sejumlah kejanggalan.
“Kami mencermati adanya potensi ketidakwajaran dalam alokasi tunjangan anggota dewan dan kerja sama media yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan administratif,” ujar Abidin.
AMPASTI juga menyoroti fenomena konsentrasi kepemilikan media lokal di Parepare. Menurut temuan mereka, terdapat satu individu yang menguasai empat hingga lima media sekaligus, yang semuanya terlibat dalam kerja sama publikasi dengan pemerintah kota.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal etika dan keberimbangan informasi publik. Ketika satu orang memiliki banyak media, potensi konflik kepentingan dan bias pemberitaan sangat tinggi,” tambah Abidin.
AMPASTI mendesak agar Pemkot Parepare membuka data kerja sama tersebut secara transparan, termasuk rincian kontrak, mekanisme seleksi media, dan indikator kinerja publikasi.
Langkah AMPASTI ini mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang juga menuntut agar anggaran daerah digunakan secara efektif dan akuntabel. Mereka menilai pengawasan oleh kelompok mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kami bukan hanya mengkritik, tapi juga menawarkan ruang dialog dan solusi. Jika ada ketidaksesuaian, mari kita benahi bersama,” tutup Abidin.(*)
