Pare-Pare, 26/01/2026– Kondisi penegakan hukum dan integritas birokrasi di Indonesia dinilai sedang berada dalam fase kritis. Fenomena persepsi yang kian masif disertai sikap hipokrit para pejabat publik memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Bangsa ini seakan-akan sedang “sakit”, dirundung oleh praktik lancung mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Retorika Kebaikan di Balik Kebusukan
Para pejabat yang sering tampil di mimbar publik dengan seragam rapi dan dasi yang melambangkan kehormatan, kini justru dipandang sebagai aktor yang menelanjangi martabat bangsanya sendiri. Alih-alih mengabdi, banyak oknum pejabat yang tertangkap tangan menggunakan kekuasaannya hanya untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
“Mereka meneriakkan lantang atas nama kebaikan dan kepentingan rakyat, namun di balik itu, mereka menyembunyikan kebusukan yang terstruktur,”.
Praktik ini dianggap sebagai penghinaan terbesar. Para pejabat tersebut dinilai tega menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan pribadi pada saat itu, mengabaikan sumpah jabatan yang pernah mereka ucapkan.
Topeng Agama dan Penjajahan Domestik
Hal yang lebih memprihatinkan adalah penggunaan narasi agama sebagai tameng untuk menutupi tindakan kriminal. Banyak oknum yang berselimut simbol-simbol keagamaan, namun perbuatannya jauh dari nilai-nilai moralitas, termasuk nilai-nilai Islami yang menjunjung tinggi amanah dan kejujuran.
Secara historis, bangsa Indonesia memang telah merdeka dari penjajah asing puluhan tahun silam. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan pola “penjajahan baru” yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Eksploitasi sumber daya negara oleh elite penguasa menciptakan ketimpangan yang membuat rakyat tetap terjajah secara ekonomi dan keadilan.
Seruan untuk Kebangkitan
Ketidakadilan yang terus terpampang nyata ini memicu gelombang tuntutan agar masyarakat tidak lagi diam. Momentum ini disebut sebagai waktu yang tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk bangkit dan menuntut keadilan yang hakiki.
“Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton. Keadilan harus dituntut, dan sistem yang korup harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya agar bangsa ini bisa benar-benar sembuh,”.
Tanpa adanya reformasi mental dan sistem hukum yang tegas, bayang-bayang hipokrisi pejabat akan terus menggerogoti kedaulatan Indonesia, menjadikan bangsa yang merdeka secara administratif namun terbelenggu oleh ketamakan pemimpinnya sendiri.
Sipahit Lidah
