Lingnusa-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dikonstruksikan sebagai proyek strategis negara untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia ditempatkan sebagai instrumen ideologis pembangunan manusia: negara hadir memberi gizi, negara membangun masa depan. Namun realitas lapangan justru membongkar paradoks besar: MBG berisiko berubah dari program gizi nasional menjadi ritual distribusi makanan murah tanpa makna nutrisi.
Temuan lapangan di sejumlah daerah, termasuk Kota Parepare, salah satu yg ditemukan hari ini dilapangan yakni SD. 79 Parepare dan MAN 2 Parepare, menunjukkan paket MBG yang dibungkus plastik, berisi komposisi makanan yang jauh dari prinsip gizi seimbang. Pisang, jeruk, kacang, roti, abon, telur, kurma, tanpa karbohidrat utama yang layak, tanpa protein hewani memadai, tanpa sayuran segar, tanpa standar porsi. Ini bukan soal menu semata. Ini soal orientasi kebijakan.
Negara, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), seharusnya menjalankan MBG sebagai arsitektur gizi nasional: terukur, berbasis sains, terstandar, dan berkelanjutan. Tetapi yang muncul justru pola minimalisme anggaran yang dibungkus retorika populisme sosial. Program yang semestinya berbasis nutrisi berubah menjadi program simbolik: yang penting ada distribusi, bukan kualitas.
Inilah bahaya terbesar MBG: ketika negara lebih sibuk pada citra keberpihakan daripada substansi pembangunan manusia. Anak sekolah diberi makanan, lalu negara merasa telah menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Padahal, tanpa gizi seimbang, MBG tidak membangun kecerdasan, tidak memperkuat daya tahan tubuh, tidak meningkatkan kualitas belajar, dan tidak memperbaiki masa depan.
Lebih jauh, penggunaan kantong plastik sebagai kemasan mencerminkan kemiskinan standar tata kelola. Negara bicara pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, lingkungan hidup, tetapi mendistribusikan pangan anak sekolah dengan sistem yang tidak higienis, tidak ramah lingkungan, dan tidak bermartabat. Ini bukan sekadar teknis distribusi, ini cermin cara negara memandang rakyat kecil: asal kenyang, cukup.
MBG seharusnya menjadi proyek peradaban, bukan proyek logistik. Ia seharusnya membentuk ekosistem pangan lokal, petani lokal, gizi lokal, ekonomi rakyat, dan kualitas SDM nasional. Tetapi jika standar gizi saja tidak dijaga, maka yang dibangun bukan manusia unggul, melainkan generasi yang sekadar bertahan hidup.
Lebih berbahaya lagi, kegagalan kualitas MBG menciptakan ilusi kesejahteraan: seolah negara sudah hadir, seolah masalah gizi sudah ditangani, seolah pembangunan manusia sudah berjalan. Padahal yang terjadi hanyalah normalisasi standar rendah. Anak-anak dibiasakan menerima kualitas minim, dan negara membiasakan diri merasa cukup dengan kebijakan setengah jadi.
MBG yang tidak berbasis standar gizi adalah pengkhianatan ideologis terhadap pembangunan manusia. Ia menjadikan anak sebagai objek proyek, bukan subjek pembangunan. Ia menjadikan kebijakan publik sebagai ritual anggaran, bukan instrumen transformasi sosial.
Jika MBG ingin tetap relevan secara historis dan bermakna secara ideologis, maka harus ada:
1. Standarisasi menu nasional berbasis sains gizi
2. Pengawasan ketat distribusi
3. Transparansi anggaran dan vendor
4. Pelibatan petani dan pangan lokal
5. Sistem evaluasi dampak gizi jangka panjang
6. Sanksi tegas atas pelanggaran SOP
Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi monumen kebijakan populis: terlihat peduli, terasa hadir, tetapi kosong secara substansi.
Dan negara yang membangun ilusi kesejahteraan, pada akhirnya sedang mewariskan kemiskinan struktural dalam bentuk baru, kemiskinan gizi, kemiskinan kualitas, dan kemiskinan masa depan.
Jika standar gizi saja gagal ditegakkan, maka yang gagal bukan programnya, yang gagal adalah visi pembangunan bangsanya.
