Skandal MBG Parepare: Separuh Dapur Tanpa SLHS, Anak Sekolah Jadi Taruhan
Parepare, 5 Maret 2026-rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi kebanggaan justru berubah menjadi alarm keras bagi publik. Dari 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Parepare, fakta mencengangkan terungkap: lebih dari separuh diduga masih beroperasi tanpa mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Hanya tujuh SPPG yang telah memiliki SLHS—Cappa Galung, Bukit Indah, Mallusetasi, Galung Maloang, Kampung Baru, Bumi Harapan, dan Bumi Harapan 2. Sisanya? Belum jelas legalitas higienisnya.
Pertanyaannya sederhana namun serius: atas dasar apa dapur-dapur itu tetap beroperasi?
SLHS bukan sekadar kertas stempel. Itu adalah jaminan bahwa makanan diproduksi dengan standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan yang layak. Tanpa dokumen tersebut, operasional dapur MBG patut dipertanyakan secara hukum dan moral.
Lebih memprihatinkan lagi, selama bulan Ramadhan menu yang dibagikan kepada siswa-siswi dinilai jauh dari kata “bergizi maksimal”. Dokumentasi yang beredar menunjukkan paket makanan sederhana: roti, telur, susu kemasan, kacang dikemas dalam plastik seadanya. Variasi minim, kualitas dipertanyakan, standar kebersihan belum sepenuhnya terjamin.
Program nasional dengan anggaran besar, tetapi di lapangan tampil seadanya. Ini bukan sekadar soal menu “itu-itu saja”, ini soal akuntabilitas dan keselamatan anak-anak sekolah.
Jika regulasi mewajibkan SLHS sebagai syarat operasional, maka tidak ada alasan toleransi.
Pemerintah Kota Parepare bersama dinas terkait harus segera:
– Mengumumkan secara terbuka daftar SPPG yang belum memiliki SLHS
– Menghentikan sementara operasional dapur yang belum memenuhi standar
– Melakukan audit sanitasi dan evaluasi mutu menu secara transparan
– Menyampaikan laporan terbuka kepada publik, jangan sampai program yang mengatasnamakan gizi anak bangsa justru mengabaikan prinsip dasar keamanan pangan.
Anak sekolah bukan objek uji coba. Mereka berhak atas makanan yang aman, layak, dan benar-benar bergizi.
Ketegasan pemerintah saat ini akan menentukan satu hal: apakah MBG di Parepare dijalankan dengan standar profesional, atau sekadar formalitas proyek tanpa pengawasan serius.
Publik menunggu tindakan, bukan klarifikasi normatif.
