Lingkar Nusantara
PAREPARE — Jajaran Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan senjata api (senpi) dinas yang dipinjam-pakaikan kepada personel lapangan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait penertiban penggunaan senjata api di lingkungan Polri.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Parepare Indra Waspada Yuda usai pelaksanaan apel pagi di Mapolres Parepare, Senin (9/3/2026). Pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Parepare.
Selain melakukan pengecekan senpi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengambilan sampel urine terhadap seluruh personel Polres Parepare. Pelaksanaan tes urine ini didukung oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) guna memastikan anggota kepolisian terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kapolres Parepare melakukan pemeriksaan secara langsung dengan didampingi Wakapolres Kompol Saharuddin, Kabag Ops Kompol Slamet Paryanto, Kabag Logistik, serta Kasi Propam AKP Syukri Masse. Dalam kegiatan itu, Kapolres mengecek satu per satu kondisi fisik senjata api yang digunakan personel.
Selain kondisi senjata, pemeriksaan juga mencakup kelengkapan administrasi, termasuk masa berlaku Surat Izin Pinjam Pakai Senjata Api (SIPPSA) dan Surat Izin Pinjam Pakai dan Membawa Senjata Api (SIPPMSA).
AKP Suhendarwadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan internal untuk memastikan penggunaan senjata api oleh personel sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
“Polres Parepare melaksanakan pemeriksaan senpi dan pengambilan sampel urine personel jajaran sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dan peningkatan akuntabilitas penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan Divisi Propam dan seluruh jajaran Polri untuk melaksanakan pemeriksaan senjata api serta tes urine personel secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan senjata api dinas tetap sesuai ketentuan serta menjaga integritas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.
