Polman, Lingkar Nusantara– Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar beserta jajaran anggota Komisi II DPRD Polman melakukan kunjungan kerja ke kantor perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sulawesi, Rabu (23 Juli 2026). Kunjungan ini bertujuan membahas secara mendalam persoalan kelangkaan dan antrian panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Polman beberapa waktu terakhir.
Rombongan DPRD Polman disambut langsung oleh Manajer Operasional PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi beserta jajaran staf terkait. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Ketua DPRD Polman menyampaikan banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, pelaku usaha, hingga pengemudi angkutan terkait kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi maupun non-subsidi.
“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat yang harus mengantre berjam-jam bahkan hingga berputar-putar berhari-hari hanya untuk mendapatkan BBM. Hal ini tentu sangat merugikan dan menghambat aktivitas ekonomi warga Polman sehari-hari,” ujar Ketua DPRD.
Sementara itu, perwakilan Komisi II DPRD Polman menegaskan bahwa ketersediaan BBM adalah kebutuhan dasar yang harus terjamin. Pihaknya meminta penjelasan terkait penyebab terjadinya kelangkaan, jatah pasokan yang diterima Kabupaten Polman, serta langkah nyata yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut secara permanen.
Menanggapi hal itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi kendala distribusi dari gudang penyimpanan utama ke sejumlah titik penyalur. Namun demikian, pihaknya berjanji akan segera melakukan penyesuaian jadwal pengiriman serta menambah alokasi pasokan untuk wilayah Polman agar antrean dapat segera teratasi.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem distribusi dan memastikan pasokan BBM di Polman kembali normal dalam waktu dekat. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab dan kepolisian untuk pengawasan penyaluran agar tidak terjadi penimbunan,” jelas perwakilan Pertamina.
Di akhir kunjungan, Ketua DPRD Polman meminta agar kedua belah pihak menjalin kerja sama yang lebih erat. DPRD akan terus memantau perkembangan pasokan BBM di lapangan, dan jika dalam waktu singkat belum ada perubahan yang berarti, pihaknya akan mengundang kembali pihak Pertamina untuk rapat dengar pendapat di gedung DPRD Polman.
