Mamuju,Lingkar Nusantara– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Wilayah Sulawesi Barat(Sulbar) memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) dalam mendorong sosialisasi kebijakan tarif nol rupiah (Rp.0) pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan kemudahan bagi para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pelindungan hukum atas karya mereka.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat, Saeful Rochim, saat memberikan sambutan di hadapan pengurus IJS dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Aflah, Mamuju, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pengurus IJS dari Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar (Polman), serta jajaran pengurus Pusat IJS Sulbar.
Kepala Kemenkum Wilayah Sulbar,Saeful Rachim Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa keterlibatan insan pers memiliki peran penting dalam memperluas penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah, khususnya terkait pelindungan kekayaan intelektual .
Menurutnya, media massa merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjembatani informasi hukum agar dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat secara luas.
“Kami sengaja menggandeng teman-teman media karena gaungnya akan jauh lebih luar biasa dan pesannya lebih mudah terjembatani ke tengah masyarakat luas,” ujar Saeful Rochim.
Ia menjelaskan, para pencipta karya, seniman, serta pelaku industri kreatif perlu memahami bahwa setiap karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi dan harus mendapatkan pelindungan hukum yang memadai.
Dengan adanya pemahaman tersebut, para pencipta diharapkan semakin sadar untuk mencatatkan karya mereka sehingga memiliki kepastian pelindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, para pencipta dan pelaku seni perlu memahami pentingnya pelindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan, sehingga hak-hak mereka tetap terjaga dan karya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Tarif Rp.0 Jadi Kemudahan bagi Pencipta
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkum Sulbar turut menyosialisasikan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pemberlakuan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi bentuk fasilitasi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada para pencipta agar dapat memperoleh pelindungan hukum atas karya mereka tanpa terbebani biaya pencatatan.
Saeful Rochim menegaskan, pemberlakuan tarif Rp0 bukan berarti karya cipta kehilangan nilai ekonominya. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong semakin banyak pencipta yang menyadari pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
“Salah satu kemudahan yang diberikan adalah pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik dengan tarif nol rupiah sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya musisi, pencipta lagu, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Barat.
IJS Diharapkan Jadi Mitra Strategis Penyebarluasan Informasi
Sinergi antara Kemenkum Sulbar dan IJS ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers dalam mengawal penyebarluasan informasi kebijakan publik.
Melalui pemberitaan yang edukatif, akurat, dan berimbang, insan pers diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga, mencatatkan, serta melindungi hasil karya intelektual.
Sosialisasi tersebut sekaligus dirangkaikan dengan agenda Pra-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-12 Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, Saeful Rochim juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar IJS atas perjalanan organisasi dan kontribusinya dalam mendukung perkembangan dunia jurnalistik di Sulawesi Barat.
Ia berharap kemitraan antara Kemenkum Sulbar dan insan pers tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi terus berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.
Dengan semakin luasnya pemahaman tentang kekayaan intelektual, para pencipta dan pelaku usaha kreatif di Sulawesi Barat diharapkan mampu mengembangkan karya secara profesional, memperoleh kepastian pelindungan hukum, serta meningkatkan nilai ekonomi dari kreativitas yang dihasilkan.
“Melalui sinergi ini, kita berharap ekosistem kekayaan intelektual di Sulawesi Barat semakin kuat sehingga mampu mendorong masyarakat untuk terus berkarya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil kreativitasnya,” pungkas Saeful Rochim.
Kolaborasi ini menjadi langkah positif dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terlindungi, sekaligus menempatkan insan pers sebagai salah satu mitra penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.sumber ijs Sulbar.
